Topik 14 Asuransi Sosial Tenaga Kerja (kelompok 2)

BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Semua Tenaga Kerja

Visi dan Misi

Visi  : Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Misi  : Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

• Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
• Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
• Negara: Berperan serta dalam pembangunan

Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

• BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.
• Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

 Etika Kerja Perusahaan

Teamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.

Open Mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasangagasan baru yang lebih baik.

Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.

Action : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama

Sense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.

Sejarah

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.  

Tata Cara Pengajuan Jaminan

1.      Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT Jamsostek (Persero) tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan

2.      Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT Jamsostek (Persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.

3.      Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:

1.      Fotokopi kartu peserta (KPJ)

2.      Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c

3.      Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Program Jaminan Hari Tua

Definisi

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua:

• Ditanggung Perusahaan = 3,7%
• Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:

• Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
• Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
• Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Program Jaminan Kematian

Definisi
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .

Manfaat Program JK*
Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

1. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-
2. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
3. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

*) sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012

Sumber Referensi : http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

Topik 10 Manajemen Risiko (Kelompok 2)

Manajemen resiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.

Menurut Clough and Sears, 1994, Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian.
Dorfman, 1998, p. 9 Manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian.

Pentingnya mempelajari Manajemen Risiko atau manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain (Mok et al., 1996)

1.      Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit.

2.      Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar.

3.      Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.

4.      Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

5.      Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.

Sumbangan Manajemen Risiko Terhadap Perusahaan

1.      Manajemen resiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan, sebagian besar hancurnya fasilitas yang dapat menyebabkan perusahaan ditutup,jika perusahaan belum ada kesiapan ,belum ada kesiap sediaan menghjadapi musibah itu,manajemen resiko tersebut perusahaan dapat terhindar dari keancuran.

2.      Oleh karena laba data ditingkatkan dengan jalan mengurangi pengeluaran,maka manajemen resiko menunjang secara langsung peningkatan laba misalnya : manajemen resiko dapat mengurangi  pengeluaran dengan jalan mengurangi resiko kerugian perusahaan.

3.      Bila keputusan telah diambil untuk menerima proyek yang bersifat spekulatif, maka penanganan resiko spekulatif lebih efisien.

Sumbangan Manajemen Risiko Terhadap Keluarga

1.      Manajer resiko dapat mempersiapkan keluarga dalam 5 faedah tersebut diatas, sebagai contoh dengan melindungi keluaraga terhadap catastrophic losses, maka keluarga tersebut terhindar dari musibah.

2.      Manajemen resiko yang sehat mungkin menyanggupkan suatu keluarga untuk mengurangi pengeluaran untuk asuransi tanpa mengurangi sifat perlindungannya.

3.      Jika suatu keluarga telah dilindungi terhadap kematian atau kesehatan, kehilangan atau kerusakan harta bendanya, maka keluarga itu mungkin akan lebih berani untuk menanggung resiko dalam investasi atau persetujuan mengenai karier

Sumbangan Manajemen Risiko Terhadap Masyarakat

Masyarakat juga memetik faedah dari makin lebih efisienya manajemen resiko menangani perusahaan dan keluarga akan mengurangi bebanmasyarakat (social cost )

Sumber Referensi :

http://pengertianmanagement.blogspot.com/2012/11/management-resiko.html

http://ariutomoputra.blogspot.com/2013/01/kontribusi-manfaat-manajemen-resiko.html

Topik 6 Premi Asuransi (Kelompok 2)

Nama :  Jihan Meutia
Npm   :  53211824
Kelas  :  3DF02
Topik 6 , Kelompok 2

Premi asuransi

a.      Pengertian premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi.

b.      Fungsi Premi Asuransi

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungngan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

c.       Aktruaria dan Penentuan Tarif

Aktuaria merupakan bagian khusus dalam perusahaan asuransi yang menangani atau menghitung premi asuransi. Beberapa faktor yang menentukan dalam penentuan tarif adalah :

1.      Situasi persaingan.

2.      Kondisi atau struktur perekonomian.

3.      Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi, terutama menyangkut pada asuransi kerugian, antara lain:

1.      Jenis barang yang diasuransikan.

2.      Kondisi pertanggungannya.

3.      Macam alat pengangkut barang yang diasuransikan.

4.      Cara penimbunan atau pengaturan barang dalam pengangkutan.

5.      Jangka waktu pertanggungan.

Penentuan tarif asuransi banyak terkandung unsur-unsur, kemungkinan (probability), value judgement, dan kebijakan pemerintah (government policy). Dengan demikian, penentuan tersebut tidak mudah, rumit (complicated), harus berhati-hati, karena jika terlalu rendah maka tidak dapat menutupi biaya operasi (cost of operation), sementara jika terlalu tinggi maka pembeli polisnya akan berkurang atau sedikit, sehingga berdampak pada sulitnya operasi perusahaan asuransi.

d.      Komponen Premi Asuransi

Adapun komponen dari tarif premi asuransi antara lain adalah :

1.      Premi dasar yaitu premi asuransi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan, dimana perhitungannya berdasarkan pada data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi pertama, dan luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki tertanggung.

Premi ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

- Komponen premi untuk membayar kerugian yang terjadi, yang tingginya didasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian.

- Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi (cost of operation/exploitations).

- Komponen sebagai bagian keuntungan (profit) bagi perusahaan asuransi.

2.      Premi tambahan yaitu data atau keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atau interestnya tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada waktu polis ditanda tangani, yang disebabkan pada saat itu data atau informasinya belum lengkap dan tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan.

3.      Reduksi premi, dimana penanggung dapat memberikan reduksi terhadap premi yang dikenakan, dimana Dewan Asuransi Indonesia menentukan bahwa dapat diberikan potongan 50 % atas premi dasar dan 20 % atas premi tambahan untuk pengangkutan dengan tujuan negeri Belanda, Belgia dan Inggris. Demikian juga pada asuransi jiwa dapat diberikan potongan premi sebesar 5 % bila pembayaran melalui bank atau pos dan 3 % bila membayar di kantor perusahaan asuransi.

4.      Tarif kompeni, dimana di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, yang bertujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan, disamping untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

e.       Jenis Tarif Asuransi

Jenis –jenis tarif asuransi meliputi :

1.      Tarif kelas (kelompok)

Istlah tarif kelas menunjukkan praktek perhitungan harga per unit asuransi yang ditetapkan terhadap seluruh calon nasabah yang mempunyai karakteristik sama yang telah ditentukan. Keuntungan dari sistem penilaian kelas adalah membolehkan perusahaan asuransi untuk menerapkan nilai tunggal terhadap sejumlah besar tertanggung. Penentuan tarif secara kelas paling umum digunakan oleh industry asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

2.      Tarif tersendiri

Terdapat beberapa contoh variasi karakteristik unit-unit yangdiasuransikan, sehingga perlu penyimpangan dari pendekatan secarakelas dan mengkalkulasikan tarif atas dasar ukuran pas danpengurangan kredit dari tarif dasar, yang berlaku bagi bangunanstandar. Debet dan kredit menunjukkan gambaran mengenai sifatperlindungan terhadap bahaya kebakaran dan gedung-gedungtetangga yang menyimpang dari standar ini. Melalui penerapan debetdan kredit karakteristik fisik setiap gedung yang dinilai berdasarkan daftar itu akan menentukan tarif untuk gedung tersebut.

3.      Tarif berdasarkan pengalaman

Penetapan tarif berdasarkan pengalaman ini ditetapkan diatas system tarif secara kelas. Kemudian menyesuaikan premi tergantung pada besarnya pengalaman kerugian yang dialami menyimpang dari pengalaman rata-rata dari kelas itu. Penilaian berdasarkan pengalaman paling sering digunakan pada bidang:

·         Asuransi tenaga kerja

·         Asuransi tertanggung gugat

·         Asuransi jiwa rombongan

·         Asuransi kesehatan

Sumber Referensi : http://neopru.wordpress.com/premi-asuransi/

        pelitab31.files.wordpress.com/2012/.../risiko-kel-31.d...‎